jump to navigation

Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bogor mulai merivisi APBD yang di tolak Gubernur Jawa Barat pada lusa nanti. Januari 9, 2010

Posted by sonasnews in berita utama, Sonas News Today.
trackback

Penolakan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah – APBD Kabupaten Bogor tahun 2010 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, sontak membuat DPRD setempat segera bekerja cepat untuk merevisi paling lambat satu minggu kedepan.  APBD tahun 2010 sebesar 2,3 Triliyun yang telah mendapat persetujuan wakil rakyat ternyata menurut Gubernur Jawa Barat melanggar Permendagri Nomor 25 tahun 2009 sebab menganggap alokasi belanja tak langsung 1.3 Triliyun lebih besar dari belanja langsung yang hanya 1 Triliyun. Selama ini belanja langsung lah yang otomatis dirasakan masyarakat untuk kepentingan publik.  Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Bogor Wasto mengaku akan segera revisi semua mata anggaran mulai senin depan untuk mengakomodasi hasil evaluasi orang nomer satu di Jawa Barat itu.  Caranya dengan adanya pengalihan anggaran dengan memusyawarahkan kembali dengan seluruh unsur Eksekutif di seluruh SKPD.  Mengenai kekhawatiran justru malah terjadi defisit setelah pada pengesahan kemarin dapat ditutup silpa tahun sebelumnya menurut wasto belum ada indikasi kearah itu sebab masih akan ada kajian kajian tersendiri.


Paling  lambat revisi APBD itu akan segera dikembalikan ke Gubernur akhir Januari ini.

Sementara itu Direktur Eksekutif LSM Lekas Roni Saputra berpendapat ada beberapa tunjangan kepada SKPD yang ganda sehingga menyebabkan adanya kelebihan budjed. Seharusnya hal itu lah yang direvisi dan dialihkan untuk kepentingan masyarakat.  Menurut Rony Saputra jika kondisi itu dibiarkan maka akan melukai masyarakat Kabupaten Bogor yang telah memilih Bupati dan Wakil Rakyat untuk memperjuangkan nasib mereka

Komentar»

1. achmad Shobari - Maret 3, 2010

memang benar harus adanya revisi pada APBD tahun 2010 ini namun jg sangat disayangkan kepada pemerintah Propinsi jawabarat yg menolak APBD kab.bogor, krena memang saat ini Pemkab Kabupaten Bogor memiliki PAD yg sangat besar bagi Provinsi, adapun revisi yg saya maksd adalah merevisi fungsi daripada APBD itu sendiri. adapun penolakan Pemprof JawaBarat merupakan hak prerogratif kewenanagn dari suatau pemerintah Profinsi yg mempunyai kewenangan otonomi daerah. hendaknya kita masyarakat Kab.Bogor terutama pihak Eksekutif,legislatif bekerja lbh hati2 dan propesional sehingga ditahun tahun mendatang APBD kab.Bogor tdk ditolak lagi oleh Pemerintahan Propinsi . penplakan ini sdh jelas mempunyai titik2kelemahan yang krusial manajemen dilapangan yg diketahui oleh pemerintahan propinsi tanpa diketahui oleh pemkab kab.bogor


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: