jump to navigation

Terkait RPP Penyadapan, Anggota Komisi 1 DPR RI Roy Suryo tidak menginginkan ada lembaga baru yang mengatur penyadapan. Januari 24, 2010

Posted by sonasnews in berita utama, Sonas News Today.
Tags: , ,
trackback

roy suryoSelama ini Rancangan Peraturan Pemerintah RPP Penyadapan masih menjadi polemik paska pengungkapan rekaman Anggodo Wijoyo dengan beberapa orang yang diduga pejabat penegak hukum di Mahkamah Konstitusi. Persoalan ini dilatar belakangi belum lengkapnya perangkat hukum dimana hanya ada UU No 11 tentang Informasi Transaksi Elektronik ITE terutama pada pasal 31 yang mengatur Intersepsi atau penyadapan.

Anggota Komisi Satu DPR RI Roy Suryo menganggap RPP Penyadapan harus cepat diselesaikan Menkominfo Tifatul Sembiring sebab jika tidak akan ada ada kerancuan dalam Juklak dan Juknis penerapannya dilapangan. Tata Cara Intersepsi atau Penyadapan itulah yang harus diatur sebab dalam penjelasan harus diatur lebih lanjut. DPR sebagai lembaga tinggi negara akan menggunakan fungsi kotrol untuk mengawasi afar tidak ada penyalahgunaan untuk kepentingan politik atau golongan tertentu.

Menurut Roy Suryo suatu lembaga yang akan menyadap harus disertai legal formal dengan alasan hukum yang kuat, sehingga tidak diperlukan lembaga lain yang mengatur arus lalulintas penyadapan.

Selain itu Menkominfo Tifatul Sembiring juga harus memperhatikan agar PP penyadapan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya, selama ini sering suatu produk peraturan saling tumpang tindih.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: