jump to navigation

Dinas Tata Bangunan dan Kepemukiman Kabupaten Bogor mensinyalir bangunan liar di Gunung Salak Endah Pamijahan milik artis dan pejabat Ibukota. Januari 30, 2010

Posted by sonasnews in Uncategorized.
trackback

Selain kawasan Puncak, Gunung Salak Endah di Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor juga menjadi incaran orang berduit dari Jakarta untuk membangun vila di kawasan berudara sejuk itu. Data yang diperoleh RRI dari Dinas Tata Bangunan dan Kepemukiman Kabupaten Bogor menyebutkan, di kawasan itu tercatat 101 bangunan liar yang diantaranya disinyalir milik artis, pejabat dan anggota DPR RI. Kawasan tersebut memiliki luas 600 hektar yang terdiri atas hutan lindung 306 hektar dan hutan produksi 256 hektar.  Ternyata yang banyak terjadi adalah peralihan kepemilikan yang berada di lahan hutan produksi yang diduga digarap veteran, meski tidak menutup kemungkinan ada daerah hutan lindung yang juga dirambah. 

Kasie Pengawasan Dinas Tata Bangunan dan Kepemukiman Kabupaten Bogor Mohamad Idris mengatakan, pihaknya saat ini tengah memeriksa Ijin Mendirikan Bangunan IMB dari ratusan vila yang diduga bodong.  Hingga saat ini, dinas tersebut telah menerbitkan surat peringatan satu dan dua, namun untuk peringatan ketiga, dinas akan terlebih dahulu melakukan pengecekan ke lapangan tentang luas dan lebar tanah serta bangunan.  Baru setelah teguran ketiga, bangunan tersebut akan diratakan dengan tanah sesuai perda nomer 8 tahun 2006 tentang ketertiban umum.  Mestinya, pemilik vila dan bangunan lainnya di Gunung Salak Endah berkordinasi dulu tentang status tanah terlebih mereka orang-orang mengerti, namun membangun di lahan yang bukan peruntukan.


Jika para pemilik membiarkan bangunannya, maka mereka tambah Idris bisa terkena sangsi pidana sesuai UU 26 tahun 2007 pasal 70 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan, penyalahgunaan ijin pemanfaatan ruang tidak sesuai peruntukannya bisa terkena hukuman kurungan paling lama 3 tahun hingga 5 tahun penjara dan denda paling banyak 500 juta rupiah hingga 1 milyar rupiah.

Komentar»

1. nisya - Maret 28, 2010

Baca dan perhatikan juga UU yang sama yaitu UU no. 26 tahun 2007, pasal 7 ayat 1, 2 dan 3. Perlu diketahui masih banyak UU lain yang dapat dikaitkan dengan lagkah-langkah yang akan dilaksanakan antara lain UU no. 5 tahun 1990, UU no. 23 tahun 1997, UU no. 41 tahun 1999 atau UU no. 14 tahun 2008 dll. Jadi siapapun pejabatnya berati-hatilah karena ancaman terkena sanksi pidana juga bisa terjadi kepada pejabat pemerintah.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: