jump to navigation

Berebut Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Bogor Untuk Kepentingan Rakyat atau Elit ? November 11, 2010

Posted by sonasnews in Uncategorized.
trackback

Politik baik di tingkat nasional maupun daerah selalu menjadi perbicangan  hangat dan menarik berbagai kalangan masyarakat, dibandingkan membicarakan persoalan ekonomi atau pun hukum misalnya. Ini barangkali karena politik masih menjadi panglima di negeri ini. Alhasil, politik di negeri ini identik dengan kekuasaan dan penghuni lembaga politik yang bernama Dewan Perwakilan Rakyat mulai pusat maupun daerah kerap saling mempertahankan kekuasaannya baik secara personal maupun kelompok. Salahsatu cermin dari mempertahankan kekuasaan itu, para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bogor misalnya, berebut ketua komisi sebagai alat kelengkapan dewan. Melalui Tabir Berita RRI Bogor, kami coba mengangkat persoalan itu dengan Tajuk “Berebut Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Bogor; Untuk Kepentingan Rakyat atau Elit ?”

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga politik memang harus membuat berbagai kebijakan dan produk peraturan daerah atau Perda bagi masyarakat. Untuk Kabupaten Bogor sendiri sebanyak 50 anggota legislatif hasil Pemilu Legislatif 2009, kini berkantor di gedung parlemen di pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Bogor, Cibinong. Secara struktural, ada 7 fraksi dan 4 komisi yang menjalankan roda organisasi. Namun dalam perjalanannya tak terlepas dari riak-riak serta intrik kepentingan di dalamnya; seperti yang terjadi pada penghujung 2010 ini dimana wakil rakyat Kabupaten Bogor berebut ketua komisi layaknya bocah memperebutkan permen. Namun tentunya perlu diingat, mereka duduk di kursi empuk dewan adalah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat bukan untuk kepentingan pribadi atau pun kelompok; bukan pula untuk mempertahankan ego dan kehendak masing–masing.

Sikap politik yang terbelah di DPRD Kabupaten Bogor sudah terlihat saat 2 fraksi yakni Demokrat dan Golkar sepakat menolak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban – LKPJ Bupati; namun langkah keduanya tidak diikuti 5 fraksi lainnya yakni P Tiga, PDIP, PKS, Gerindra dan fraksi gabungan PAN dan Hanura yang memilih menerima sehingga LKPj mulus melenggang tanpa rintangan berarti. Pemandangan tersebut sangat jarang terjadi karena selama ini belum pernah terdengar penolakan terhadap LKPj bupati Bogor meski oleh satu atau dua fraksi. Tidak sampai disitu, kondisi di geding parlemen Cibinong kian memanas saat munculnya usulan Badan Musyawarah – Bamus DPRD untuk melakukan pemilihan ulang pimpinan Komisi. Bidikannya tertuju pada 3 komisi yang dikuasai Fraksi Demokrat dan Golkar; dan benar saja ketiga ketua komisi masing-masing Komisi A, C dan ketua komisi D tersingkir dari tampuk pimpinan ketua komisi. Mereka digantikan koalisi 5 fraksi yang belakangan disebut sebagai Koalisi Pendopo yang digagas 2 parpol yakni P Tiga dan PDIP. Sedangkan pimpinan Komisi B tetap dipegang Fraksi Gerindra. Langkah penyingkiran itu tentu saja mendapat reaksi dari Fraksi Demokrat dan Golkar. Bentuk perlawanan yang ditunjukkan mereka adalah dengan memboikot seluruh kegiatan komisi. Sekrataris Fraksi Demokrat Juanedi Sirait menegaskan, ada aturan yang dilanggar dalam mekanisme pemilihan ketua komisi terutama Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD terutama pasal 48 ayat 6 dan 7 serta 8 yang antaralain berbunyi, masa jabatan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2,5 tahun. Bagaimana mau memikirkan rakyat bila  peraturan saja dilanggar, tutur Ketua Komisi A Kabupaten Bogor tersingkir, Junaedi Sirait.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Fraksi Golkar Ade Rohendi yang juga terjungkal dari posisi ketua komisi C. Ade menegaskan saat ini pihaknya tetap memantau pergulatan politik di gedung dewan; namun saja Golkar melihat perebutan ketua komisi itu terlalu kecil bila dibandingkan kepentingan partai yang dimpimpinnya itu secara menyeluruh. Menurutnya, target partai berlambang pohon beringin itu bagaimana memenangkan pemilukada mendatang.

Namun demikian, Ade Rohendi menegaskan, pihaknya telah menyiapkan langkah perlawanan seperti melayangkan surat ke Kementrian Dalam Negeri untuk meminta fatwa tentang PP yang dibuat kementrian tersebut. Jika ternyata hasilnya tidak memuaskan, maka partai akan berjuang hingga ke Mahkamah Konstitusi dan selama proses berlangsung, Ade Rohendi tetap menginstruksikan anggotanya untuk melakukan aksi boikot sambil menunggu surat balasan.

Dilain pihak, Koalisi Pendopo yang terdiri dari P Tiga, PDIP, PKS, Gerindra dan fraksi gabungan PAN dan Hanura memilih tetap mengikuti agenda komisi karena disanalah program teknis dinas dibahas, terlebih saat ini tengah berlangsung pembahasan Raperda APBD tahun 2011 yang sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ketua Fraksi PKS Eko Saiful Rohman menuturkan, usulan kocok ulang pimpinan komisi muncul pada rapat Badan Musyawarah karena sudah dilakukan pemilihan alat kelengkapan dewan lainnya. Terlebih pemilihan ketua komisi sangat memperhatikan aspirasi anggota, bukan atas kehendak sendiri dan juga mengacu pada peraturan pemerintah dan Tata Tertib Dewan. Perbedaan pendapat lebih dikarenakan silang argumen atas pemahaman suatu produk peraturan sehingga menimbulkan muti tafsir.

Menurut Eko Saiful Rohman pada dasarnya, semua kerja dewan adalah untuk kepentingan rakyat.

Meski demikian, Eko berharap, konflik ditubuh dewan segera berakhir dan kembali merapatkan barisan untuk membahas berbagai program bersama eksekutif untuk kesejahteraan masyarakat.

Konflik kepentingan yang menyelimuti gedung wakil rakyat Kabupaten Bogor mendapat perhatian besar masyarakat bumi Tegar Beriman. Salah seorang warga Babakan Madang Eman mengaku tidak mengetahui persis konflik yang terjadi pada kancah perpolitikan wakil rakyat tersebut karena yang terpenting bagi buruh pabrik seperti dirinya, peningkatan kesejahteraan dan hidup layak kini tengah dinati-nantikan. Hal senada juga dilontarkan Wakil Ketua  Lembaga Pengkajian Pembanguan Daerah Kabupaten Bogor Coki Pasaribu. Anggota dewan pada intinya berfungsi sebagai wakil rakyat semua golongan untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Ia merasakan nuansa yang tergambar di gedung parlemen itu lebih mencerminkan pertarungan antar elit.

Namun demikian, Coki melihat, pertarungan di gedung wakil rakyat Kabupaten Bogor itu masih dalam kewajaran dan sehat bagi perpolitikan kedepan sehingga bisa memperbaiki fungsi kontrolyang lebih baik.

Komentar juga datang ari orang nomor satu di Kabupaten Bogor. Bupati Rahmat Yassin melihat, konflik di tubuh dewan saat ini mencerminkan dinamika dan romantika parlemen dan hingga saat ini pihaknya mengaku belum merasa terancam.

Ketika dimintai tanggpannya atas figur pimpinan komisi terpilih saat ini, Rahmat Yassin memilih bungkam karena menurutnya, hal itu sudah masuk ranah legislatif. Kini masyarakat Kabupaten Bogor menunggu kearifan para wakil rakyatnya untuk menyelesaikan konflik yang tentu saja merugikan kepentingan mereka. Masyarakat pun bertanya, untuk kepentingan apa dan siapa perebutan ketua dan pimpinan komisi-komisi tersebut ?

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: