jump to navigation

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh menegaskan permasalahan minimarket tidak cukup diselesaikan melalui Peraturan Bupati tetapi Peraturan Daerah. Desember 1, 2010

Posted by sonasnews in Uncategorized.
trackback

Keberadaan minimarket di Kabupaten Bogor yang semakin menjamur tidak hanya mendapat sorotan eksekutif, tetapi juga kalangan legislatif. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bogor Ade Munawaroh mengakui, keluhan atas menjamurnya minimarket memang telah diterima pihaknya seperti dari warga Ciomas yang mengeluhkan menjamurnya waralaba tersebut justru mematikan usaha warung beromset kecil, belum lagi letak minimarket yang berdekatan dan banyak diantaranya  tidak memiliki IMB.

Menurutnya, perlu difikirkan penataan dan pengaturan letak dan tempatnya seperti keberadaannya hanya boleh di perkotaan bukan di pedesaan. Diingatkan Ade Munawaroh, untuk mengatur hal itu tidak cukup dengan Peraturan Bupati tetapi harus melalui Peraturan Daerah yang lebih mengikat. Namun bila ada minimarket yang ternyata tidak memiliki IMB, harus dilakukan penertiban.


Sementara itu Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman menegaskan, pengaturan dan eksekusi minimarket yang melanggar harus tetap dilakukan terlebih sudah ada Peraturan Daerah Nomer 8 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.

Menyikapi kondisi itu Satpol PP sebagai eksekutor pembongkaran tengah mengumpulkan data minimarket yang melanggar aturan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Disperidag dan Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor.

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: