jump to navigation

Anggota DPRD Kabupaten Bogor yang tidak turun ke masyarakat pada masa reses bisa mendapat sangsi pidana. Desember 14, 2010

Posted by sonasnews in Uncategorized.
trackback

Masa penjaringan aspirasi dalam waktu reses DPRD Kabupaten Bogor harus dimanfaatkan masyarakat dan legislator untuk mengetahui kondisi sebenarnya yang dialami di tingkat bawah. Demikian dikatakan Wakil Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah-Coki Pasaribu saat dihubungi RRI . Menurutnya sangat tidak manusiawi bila seorang anggota dewan tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawab untuk menunaikan amanat rakyat. Sehingga bila ada yang tidak melakukannya maka bisa dikenakan sangsi pidana korupsi, sebab  anggota Dewan  untuk turun kelapangan menelan anggran yang tidak sedikit.


Berdasarkan hal itu Coki menegaskan akan mengawasi pelaksaanaan reses dan akan melaporkan kepada Badan Kehormatan Dewan – BKD bila ada pelanggaran.

Komentar tentang agenda reses dewan juga dilontarkan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia – KPPI Kabupaten Bogor Cucum Sumiati menjelaskan sektor pendidikan harus mendapat perhatian lebih dari wakil rakyat.

Sementara itu Sekretaris Kecamatan Cibinong Aden mengatakan selama ini program reses dewan ,  baik Pusat, Propinsi maupun Daerah masih belum maksimal memberikan hasil nyata bagi wilayahnya. Hal itu karena masih terkendala pendanaan sehingga ada beberapa program yang ditunda realisasinya.

Komentar»

1. Om andi yusri/oding - Maret 25, 2011

Tlng anggota dprd yg trhormat khusus’y yg mwakili dapil2’y turun kbwh atuh biar tau pkmbngan dn keingnan dbwh


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: