jump to navigation

MENJAMURNYA PKL DI BOGOR MENJADI LAHAN BASAH PRAKTEK PUNGLI Desember 17, 2010

Posted by sonasnews in Uncategorized.
trackback

Pedagang kaki lima – PKL sudah menjadi permasalahan kota-kota besar termasuk Kota Bogor dan tetangganya Kabupaten Bogor. Bahkan Kota Bogor memasukkan permasalahan PKL tersebut kedalam empat prioritas pembenahan setelah permasalahan kebersihan, transportasi dan kemiskinan. Untuk Kota Bogor sendiri, pemerintah setempat pada Oktober 2007 lalu pernah sukses menertibkan sekaligus menata PKL di seputar pasar tradisional terbesar yakni Pasar Anyar. Namun kondisi tersebut tidak bertahan lama karena para PKL kembali menempati badan-badan jalan serta lokasi lainnya yang dilarang peraturan daerah setempat Nomor 13 Tahun 2005 tentang PKL. Permasalahan yang sama juga dialami Kabupaten Bogor dimana Satpol PP setempat seringkali merazia PKL di pasar-pasar tradisional. Keberadaan PKL yang menempati badan-badan jalan seperti di Pasar Leuwiliang, Cibinong dan Pasar Citeureup sudah mengganggu kepentingan umum seperti kemacetan lalu-lintas, contoh yang paling kasat mata. Permasalahan PKL seakan sulit dipecahkan, meski pemerintah kedua daerah sudah menyiapkan solusinya. Kota Bogor misalnya, antaralain berusaha memasukkan kembali pedagang ke kios-kios dan los yang kosong di pasar-pasar yang ditinggalkan mereka karena beralih menjadi PKL di depan pasar. Masih eksisnya PKL di lokasi-lokasi yang dilarang menimbulkan kecurigaan serta dugaan, mereka ada main dengan oknum petugas. Benarkah demikian ? Tim Tabir Berita RRI Bogor mencoba menguak permasalahan tersebut.

Kalau dijumlah, penduduk Kota dan Kabupaten Bogor mencapai 5,7 juta jiwa. Jumlah penduduk sebesar itu tentu saja merupakan pangsa pasar yang sangat potensial bagi para pemburu rupiah. Potensi yang sangat besar itu mengundang banyak investor membangun pasar mulai dari yang moderen hingga pasar tradisional yang berlomba merebut pangsa pasar.

Persaingan pun terus menyeruak karena tidak hanya pedagang yang menempati kios dan los secara resmi di pasar, tatapi Pedagang Kaki Lima – PKL ikut meramaikan bursa perdagangan berbagai komoditas. Dengan bermodalkan lapak terpal atau kios dan los semi permanen, mereka mengadu nasib di pelataran parkir hingga meluber ke bahu jalan karena kian hari mereka kian bertambah jumlahnya. Kondisi tersebut membuat semrawut wajah Bogor, terlebih banyak kendaraan terutama angkot yang menaik-turunkan penumpang di sekitar pasar. Belum lagi sampah yang dihasilkan para PKL khususnya menumpuk dan berserakan, mengotori jalanan. Di Kabupaten Bogor paling tidak ada 20 tradisional dengan beberapa pasar diantaranya termasuk besar seperti Pasar Citeureup, Cibinong, Cileungsi, Ciawi,  Ciampea serta Pasar Leuwiliang yang menjadi primadona PKL mengais rezeki. Untuk mengendalikan PKL, Pemerintah Kabupaten Bogor pun melancarkan penertiban dengan mengacu pada Peraturan Daerah – Perda Nomor 8 Tahun 2000 terutama Bab 4 Pasal 5 Ayat 2 tentang pelanggaran ketertiban umum dimana PKL dilarang berjualan di daerah milik jalan – Damija. Bagi pelanggarnya dikenakan sangsi pidana 3 bulan kurungan atau denda 50 Juta rupiah.Tentunya akan sangat indah jika peraturan tersebut ditegakkan sekaligus ditaati para PKL yang tumbuh ba jamur dimusim hujan. Disinilah peluang bagi oknum aparat bermain dengan PKL. Dengan dalih keamanan, sang oknum menarik berbagai iuran mulai dari kebersihan hingga uang jaga. Salah seorang pedagang Pasar Ciawi mengaku harus membayar iuran yang besarnya bervariasi mulai dari ribuan hingga ratusan ribu rupiah. Iuran itu diambil oleh seseorang per lapak dengan dalih untuk uang jago oknum di sejumlah institusi setempat.

Keluhan pungli ternyata tidak hanya datang dari pedagang Pasar Ciawi tetapi juga dari para pedagang Pasar Leuwiliang.Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, tidak tanggung-tanggung, per hari oknum petugas DLLAJ dan PD Pasar Tohaga menarik retribusi ilegal alias pungli sebesar Rp6.000 yang dibagi dalam tiga kali penagihan yakni pagi, siang dan sore. Bahkan, oknum petugas itu memaksa PKL membayar pungutan liar itu.

Jika tidak, oknum tersebut mengancam tidak mengizinkan PKL berjualan. Tak hanya oknum petugas PD Pasar Tohaga yang “memelihara” PKL, oknum Satpol PP hingga para preman  pasar pun ikut ambil bagian dalam meraup keuntungan dengan meminta retribusi liar  Rp10.000 setiap harinya.

Menanggapi tudingan itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Dace Supriadi dengan tegas membantah aparatnya melakukan tindakan tidak terpuji itu. Dalam kasus tersebut,  yang ia tahu, justru institusinya kata Dace dicatut oknum preman untuk kepentingan pribadi sementara jika ada aparatnya yang  tertangkap tangan  meminta jatah kepada PKL, pihaknya akan melakukan tindakan tegas.

Hal senada juga ditegaskan Dirut PD Pasar Tohaga Cahya Vidiadi. Jika ada anak buah saya melakukan pungli, silakan tangkap  tangkap dan serahkan polisi, tandasnya.

Bantahan juga datang dari Kapolres Bogor AKBP Dadang Raharja yang akan mencari tahu terlebih dahulu keberanaran fakta dilapangan, karena sebelumnya diakui ada laporan yang menyebutkan oknum aparatnya juga memungli PKL; namun setelah ditelusuri ternyata laporan itu tidak benar, bahkan sang PKL yang sempat menyebutkan oknum polisi terlibat, akhirnya meminta maaf.

Bantahan demi bantahan itu tentunya menambah tanda tanya besar, kemanakah uang hasil pungli itu mengalir ? Apakah masuk kantong pribadi sang preman atau oknum aparat.

Kondisi tersebut membuat geram wakil rakyar di DPRD Kabupagten Bogor. Wakil Ketua Komisi A Supriyanto misalnya mengingatkan, tindakan tegas harus dilakukan jika memang betul sepak terjang yang sangat memalukan itu dilakukan para oknum aparat; terlebih uang hasil pungli itu otomatis tidak sepeser pun masuk Kas Daerah. Jadi, tidak hanya PKL yang dirugikan, tetapi juga pemda setempat karena uang yang mestinya untuk pembangunan, raib begitu saja.

Guna mengatasi pungli atau uang jago itu, pimpinan instansi terkait tak ada jalan lain selain menindak tegas oknum bawahannya yang telah mencoreng nama instansinya. Bila perlu, sanksinya hingga pemecatan.

Disamping itu, Pemerintah Kabupaten Bogor tandas Supriyanto juga harus mulai memikirkan solusi atas semakin menjamurnya PKL seperti dengan membuat zonanisasi pedagang atau menata mereka masuk kedalam pasar dengan harga kios yang terjangkau.

Dugaan main matanya oknum aparat dengan para PKL juga dilontarkan pakar hukum sebuah perguruan tinggi swasta terkenal di Bogor, Bintatar Sinaga SH MH. Baik di kota maupun Kabupaten Bogor, permasalahan serta cara penanganan PKL sama saja. Di Kota Bogor misalnya menurut pengamatannya, pemerintah setempat tak memiliki komitmen kuat dalam menertibkan sekaligus menata mereka seakan pembiaran terus berlangsung sehingga membuka peluang adanya main mata antara oknum aparat dengan PKL.

Sebetulnya tambah pakar hukum tersebut, para PKL di kota maupun Kabupaten Bogor bisa lebih mudah diatur mengingat kultur mereka sebagai warga ditatar Sunda lebih penurut sehingga dipastikan mereka akan patuh kepada pemerintah. Ia mengambil contoh di Surabaya yang kalau dilihat karakter penduduknya lebih keras tetapi PKL di sana bisa diatur sehingga tak ada lagi kongkalingkong antara oknum aparat dengan mereka. Kuncinya tambah Bintatar, ada ketegasan serta komitmen yang kuat dari pemerintah daerah karena Pemkot Bogor sendiri misalnya, sebetulnya telah memiliki solusi bagi mereka, antaralain dengan menetapkan sejumlah lokasi bagi para PKL. Tim Tabir Berita RRI Bogor melaporkan.

Iklan

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: