IPM Kabupaten Bogor mengalami penurunan point.

DPRD Kabupaten Bogor  melakukan rapat paripurna membahas penetapan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah – RPJMD. Ketua Pansus RPJMD setempat Rifdian Surya Dharma menjelaskan pihaknya telah merampungkan kajian untuk menetapkan berbagai masalah dalam pembahasan selama 2 minggu sejak tanggal 8 sampai 26 Agustus lalu hingga raperda revisi itu siap dibahas dalam paripurna.

Dalam revisi itu penentuan Indeks Pembangunan Manusia – IPM menjadi bagian yang terpenting. Seperti diketahui dalam Perda nomer 7 tahun 2011 hingga tahun 2013 IPM pemerintahan Rahmat Yassin dan Karyawan Faturahman pada point 78,74 yang harus dicapai dari elemen Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat.
Dalam draf usulan revisi yang diajukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah – Bappeda dicantumkan sebesar 73.78,
Namun angka itu ditolak Pansus hingga akhirnya menjadi 74.03 point.

Menurut Rifdian Surya Dharma jika dilihat sepintas memang mengalami penurunan point dari 78.74 menjadi 74.03 tetapi itu dikarenakan RPJMD Kabupaten Bogor menyesuaikan pada Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebab RPJMD tidak boleh berada dibawah RPJMP, sesuai Permendagri Nomer 54 tahun 2010.

” Untuk menentukan RPJMD kita sudah berkonsultasi dengan Pemprov Jabar hingga munculah IPM angka 74.03. Memang lebih kecil dari IPM tahun 2013 karena kita melakukan penyesuaian dengan Pemerintah Pusat” Jelas Politisi PPP itu.

Lebih lanjut Rifdian menjelaskan dalam IPM itu nanti akan terlihat 3 element pembentuk pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat, semakin tinggi IPM akan menggambarkan kemakmuran di daerah itu. Sehingga dewan tetap ngotot mematok lebih tinggi dari usulan Pemkab Bogor.

” Angka 74.03 itu sangat realistis melihat kondisi Kabupaten Bogor dengan problematika yang dihadapi seperti luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar”

Dengan target IPM itu dewan akan lebih memaju kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk dapat lagi giat bekerja mensejahterakan masyarakat.